Akuntansi Investasi

lnvestasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomikseperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. lnvestasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang lnvestasi antara lain, pertama, lnvestasi Jangka Pendek. lnvestasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristi k dapat segera diperjual beli kan/ dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan. lnvestasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. lnvestasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. lnvestasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan daritanggal perolehannya.

Kedua, lnvestasi Jangka Panjang. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. lnvestasi jangka panjang  dibagi menurut sifatnya, Yaitu: (a) lnvestasi Jangka Panjang Nonpermanen, yakni merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali; dan (b) lnvestasiJangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

lnvestasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria, yakni memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (Jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya, yakni pengukuran investasi jangka pendek pengukuran investasi jangka panjang, pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada, dan pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

lnvestasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari lnvestasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam lnvestasi Nonpermanen dan lnvestasi Permanen.

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan perubahan pos investasi.

Sumber : 

http://keuda.kemendagri.go.id

Media Keuangan Daerah, Edisi 1 Vol IV/2014-ISSN 2088-236X

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA