Akuntansi Dana Cadangan

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya.

Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup: (a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; (b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; (c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri; (d) sumber dana cadangan; dan (e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Sementara itu, pengukuran dilakukan terhadap, pertama, Pembentukan Dana Cadangan. Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Kedua, Hasil Pengelolaan Dana Cadangan. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain PAD yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Ketiga, Pencairan Dana Cadangan. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Sedangkan pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal, antara lain dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan; tujuan pembentukan dana cadangan; program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; sumber dana cadangan; dan tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

Sumber : 

http://keuda.kemendagri.go.id

Media Keuangan Daerah, Edisi 1 Vol IV/2014-ISSN 2088-236X

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA